event

Mediapreneur Talks 2025 di Kota Surabaya: Promedia Rangkul Para Jurnalis Pertahankan Brand Media di Tengah Tantangan era Digital

Kamis, 25 September 2025 | 09:45 WIB
CEO Promedia, Agus Sulistriyono (tengah) bersama para peserta acara Mediapreneur Talks 2025 yang digelar Promedia Teknologi Indonesia (PTI) di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Jawa Timur (Dok. Promedia)

"Selain itu, Promedia memberikan support (dukungan) teknologi, infrastruktur, pelatihan, strategi dan monetisasi dengan mengusung konsep economic sharing atau gotong royong," lanjutnya.

Agus Sulistriyono mengajak para pengusaha media di Surabaya untuk berkolaborasi membangun optimisme agar senantiasa mempertahankan serta meningkatkan brand media yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

"Mari bersama kita tingkatkan brand media lewat multi platform, meningkatkan revenue (pendapatan) lewat media online," ajaknya.

Baca Juga: Mediapreneur Talks Episode 4 Hadir di Banten: CEO Promedia Ajak Para Jurnalis Terus Optimis untuk Pertahankan Brand Media

"Di tengah kegalauan para pengusaha media, saya punya keyakinan bahwa bisnis informasi tidak akan pernah mati, tapi mediumnya akan silih berganti," ungkap Agus Sulistriyono.

KTP2JB Soroti Insentif bagi Industri Media

Dalam kesempatan yang sama, Guntur selaku anggota KTP2JB menjelaskan terkait tugas dan fungsi dari pihaknya dalam membuat laporan terhadap konten berita yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang pers.

“Kenapa? karena hari ini bisa saja semua orang akan mengambil atau menciptakan monetisasi dari karya para jurnalis,” jelas Guntur.

Baca Juga: Promedia Teknologi Indonesia Gelar Halal Bihalal Idul Fitri 2025: Momen Seluruh Karyawan Jalin Silaturahmi

Di sisi lain, Guntur juga menyoroti kurangnya laporan dari industri media dalam menyuarakan agar turut mendapat insentif tahun 2026 hingga pengurangan pajak penghasilan (PPh), agar dapat membuat wartawan dan media ‘bernapas’ seperti industri lainnya.

“Industri media tidak minta insentif ya? Bayangkan insentif tahun 2026 ke depan pengurangan PPh itu untuk ojol, untuk industri pariwisata, tapi media tidak,” terangnya.

“Sayangnya, media yang menguasai corong publik, tidak ada diskursus yang mengatakan, wartawan butuh insentif pengurangan PPh, tidak ada,” imbuhnya.

Menyikapi hal itu, Guntur mengingatkan akan pentingnya laporan pengaduan kepada pihaknya sebagai perwakilan unsur Dewan Pers hingga kementerian dan pakar di bidang layanan platform digital.

“Makanya saya suka sindir juga, memangnya wartawan tidak sama pentingnya atau tidak kalah penting, dibanding driver ojol, dan industri pariwisata? Intinya tidak disuarakan, coba cek di Google,” sebut Guntur.

“Bahkan setahun kami berjalan, bisa dihitung dengan jari, teman-teman media yang membuat laporan pengaduan ke kami,” tambahnya.

Halaman:

Tags

Terkini